Analisis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.54964/liabilitas.v10i2.494Keywords:
APIP capabilities , LKPD quality, SPIP maturity, Follow-up on audit recommendationsAbstract
This study aims to test and analyze the role of government internal supervisory apparatus (APIP) on the quality of financial reports of regency and city local government throughout Indonesia, especially the effect of APIP capability, SPIP maturity and the follow-up on audit recommendations on the quality of local government financial reports (LKPD). This research was conducted at regency and city local governments throughout Indonesia, using data from 2018-2021. The data analysis method used Partial Least Square (PLS) with the help of WarpPLS software. The results of this study indicate that partially APIP capability, SPIP Maturity and the follow-up on audit recommendations have a positive effect on the quality of regency and city local government financial reports and simultaneously APIP capability, SPIP Maturity and the follow-up on audit recommendations also have a positive effect on the quality of local government financial reports.
References
Akbar, B., Djanegara, M., & Djazuli, A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Probabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Mendapatkan Opini WTP. Paper presented at the Paper disajikan pada The IAFOR International Conference On The Social Sciences.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
BPK. (2007). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta. Badan Pemriksa Keuangan Republik Indonesia.
BPK. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018.
BPK. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019.
BPK. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2020.
BPK. (2021). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2021.
BPK. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2022.
BPKP. (2019). Laporan Kinerja BPKP Tahun 2018.
BPKP. (2020). Laporan Kinerja BPKP Tahun 2019.
BPKP. (2021). Laporan Kinerja BPKP Tahun 2020.
BPKP. (2022). Laporan Kinerja BPKP Tahun 2021.
Cooke-Davies, T. (2005). Measuring organisational maturity. Project Management Institute (PMI).
Din, M., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The follow up of auditing results, accountability of financial reporting and mediating effect of financial loss rate: an empirical study in Indonesian local governments.
Djanegara, M.S. (2017). Pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi, 21(3), 461-483.
Eckersley, P., Ferry, L., & Zakaria, Z. (2014). A ‘panoptical’or ‘synoptical’approach to monitoring performance? Local public services in England and the widening accountability gap. Critical Perspectives on Accounting, 25(6), 529-538.
Furqan, A.C. (2020). Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Determinan Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dan Keputusan Pemangku Kepentingan. Universitas Indonesia. Depok,
Furqan, A.C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. International Journal of Public Sector Management, 33(5), 535-559.
Ghozali, I. (2008). Model persamaan struktural: Konsep dan aplikasi dengan program AMOS 16.0: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, I., & Latan, H. (2014). Partial Least Squares konsep, metode dan Aplikasi menggunakan program WarpPLS 4.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 57.
Hair, J.F., Sarstedt, M., Ringle, C.M., & Mena, J.A. (2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the academy of marketing science, 40, 414-433.
IASB, F. (2008). EXPOSURE DRAFT: Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Re-porting and Qualitative Characteristics and Constraints of Decision Useful Financial Reporting Information. In.
Juniati, R. (2021). Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Terhadap Opini Laporan Keuangan. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 18(1), 123-132.
Lane, J.-E. (2002). New public management: an introduction: Routledge.
Latan, H., & Ghozali, I. (2016). Partial Least Square konsep, metode dan aplikasi menggunakan WarpPLS 5.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Lestari, A.D., & Rohman, A. (2022). PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada LKPD Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia Tahun 2016-2017). Diponegoro Journal of Accounting, 11(2).
Mardiasmo, M. (2018). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru: Penerbit Andi.
Maulida, R.W.A. (2017). Analisis Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Opini Laporan Keuangan. Universitas Jenderal Soedirman,
Meckling, W.H., & Jensen, M.C. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.
Mutiara, R., Masnila, N., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Sosial Teknik, 4(2), 94-110.
Nazir, M. (2003). Metode Penelitian Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Novi, P. (2018). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wonogiri). Universitas Muhammadiyah Ponorogo,
Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
Pemerintah Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
Pemerintah Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15, Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Liabilitas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
